Palembang (Kemenag Sumsel) — Aparatur Sipil Negara (ASN) MAN 3 Kota Palembang melakukan pengisian aplikasi Conflict of Interest (COI) sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Agama.
Pengisian aplikasi pengelolaan konflik kepentingan tersebut dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIAPI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bagi ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan madrasah,pada Selasa, 8 September 2026 melalui laman siap.kemenag.go.id.
Pegawai MAN 3 Kota Palembang
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mendorong setiap ASN untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengelola potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Kepala MAN 3 Kota Palembang, Dra. Nuraini Farida, M.Si., menyampaikan bahwa pengisian aplikasi COI merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran ASN terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalitas.
“Pengelolaan konflik kepentingan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Melalui pengisian COI ini, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya bekerja secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan serta nilai integritas yang menjadi komitmen Kementerian Agama,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi digital dalam pengawasan internal memberikan kemudahan bagi ASN untuk menjalankan kewajiban administrasi sekaligus menjadi instrumen pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
Pengisian COI juga mendukung program Zona Integritas (ZI) di lingkungan madrasah, khususnya dalam membangun sistem kerja yang menjunjung tinggi akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan keterlibatan aktif seluruh ASN, MAN 3 Kota Palembang terus memperkuat langkah menuju madrasah yang profesional dan berintegritas. Melalui penerapan sistem digital pengelolaan konflik kepentingan, setiap ASN diharapkan mampu menjadi bagian dari perubahan dalam menghadirkan pelayanan pendidikan dan administrasi yang semakin terpercaya bagi masyarakat.